Analisis Kesiapan Penerapan PPK-BLUD Di Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Perspektif Governance, Risk Management Dan Compliance (GRC)

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) memberikan fleksibilitas bagi Puskesmas dalam mengelola sumber-sumber pendapatan secara efektif dan efisien. Namun di sisi lain fleksibilitas juga perlu dikelola dengan hati-hati sesuai peraturan perundangan yang berlaku agar tidak menimbulkan risiko hukum. Integrasi kerangka governance, risk management and compliance (GRC) dalam BLUD Puskesmas diharapkan memberikan assurance bahwa PPK-BLUD Puskesmas telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan penerapan PPK-BLUD di Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Barat dalam perspektif governance, risk management dan compliance. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data dan informasi yang diperoleh dari puskesmas wilayah perkotaan, pedesaan dan daerah tertinggal. Data bersumber dari hasil observasi dan wawancara terhadap 11 orang informan utama dan informan triangulasi antara bulan Agustus- Oktober 2024. Analisis data menghasilkan 15 sub tema yang selanjutnya dikategorikan ke dalam topik governance (sub tema 1, 3, 7, 8 dan 11), risk
management (sub tema 2, 4, 5, 6, 12, 14 dan 15) serta compliance (sub tema 9, 10 dan 13). Dimensi kesiapan berubah yang dominan dalam perspektif governance adalah managemen support yang bersumber dari regulasi dan kepemimpinan Kepala Puskesmas. Dimensi kesiapan berubah dalam perspektif risk management adalah appropriateness yang bersumber dari Keputusan Bupati Nomor 102 tahun 2023 dan akreditasi Puskesmas namun perlu memperkuat dimensi personal benefit yang bersumber dari remunerasi. Dimensi kesiapan berubah dalam perspektif compliance adalah change efficacy yang bersumber dari rekam jejak capaian kinerja organisasi dan para pegawai. Optimalisasi GRC dalam BLUD Puskesmas perlu didorong dengan sertifikasi kompetensi dan konsultasi/koordinasi yang intens. Puskesmas perlu mengembangkan sistem informasi untuk memudahkan monitoring dan evaluasi secara terstruktur.