Kesiapan Implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Di RSUD Sidoarjo Barat

Setiap individu berhak memperoleh standar kesehatan fisik dan mental yang setara. Negara bertanggungjawab menyediakan layanan kesehatan berkualitas dan mengurangi kesenjangan akibat kemiskinan, stigma, dan diskriminasi. Saat ini, BPJS Kesehatan akan menghapus kelas 1, 2, dan 3, dan menggantinya dengan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Salah satu indikator utama dalam implementasi KRIS adalah kesiapan sarana dan prasarana. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan implementasi KRIS di RSUD Sidoarjo Barat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus selama Maret hingga April 2025, melalui wawancara mendalam terhadap 30 informan yang terdiri dari jajaran manajemen, koordinator instalasi, bidan, dan perawat RSUD Sidoarjo Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana di RSUD Sidoarjo Barat sudah memenuhi 12 kriteria KRIS, seperti pencahayaan, ventilasi, dan jarak antar tempat tidur. Pendanaan persiapan KRIS bersumber dari APBD sebesar 20% dan BLUD sebesar 80%. Namun, dari sisi jumlah tenaga kesehatan, khususnya perawat, dinilai belum siap dan membutuhkan penambahan. Selain itu, kebijakan KRIS dari pemerintah pusat masih belum jelas dan menimbulkan banyak pertanyaan, serta kurangnya sosialisasi dikhawatirkan menyebabkan kebingungan pasien dan berpotensi menurunkan kepercayaan dan kunjungan pasien ke RSUD Sidoarjo Barat. RSUD Sidoarjo Barat telah memenuhi standar minimal sarana dan prasarana sesuai 12 kriteria KRIS. Pendanaan implementasi KRIS di RSUD Sidoarjo Barat bersumber dari APBD (20%) dan BLUD (80%) dengan pertimbangan fleksibilitas anggaran. Juga diperlukan penambahan tenaga kesehatan perawat, guna mendukung kesiapan implementasi KRIS, serta diperlukan perencanaan strategis mengenai kebijakan KRIS yang diterapkan agar tidak menurunkan mutu pelayanan rumah sakit, karena dengan menurunnya mutu pelayanan dapat mengurangi minat kunjungan pasien.